SEJARAH BANK INDONESIA

Sebagai orang Indonesia, Anda tentu tahu dan pernah mendengar nama BI atau Bank Indonesia. Akan tetapi, mungkin ada yang tidak tahu kalau bank ini sebenarnya institusi keuangan warisan Belanda. Mari Kita ikuti riwayatnya. Semoga bermanfaat.

Nasionalisasi De Javasche Bank: Terbentuknya Bank Indonesia

Bagi sebuah negara baru, seperti halnya Indonesia, bank sentral adalah simbol kedaulatan moneter dan ekonomi, sehingga keberadaanya mutlak diperlukan. Selama periode revolusi kemerdekaan 1945-1950, Indonesia tidak memiliki bank sentral. Pada Bulan September 1945, pemerintah Indonesia menunjuk R.M. Margono Djojohadikusumo (ayah Sumitro Djojohadikusumo) untuk mempelajari kemungkinan-kemungkinan pembentukan sebuah bank nasional. Pada bulan Oktober 1945, pemerintah Indonesia mendirikan Yayasan Pusat Bank Indonesia. Akhirnya dengan modal pertama sebesar Rp 340.000, 5 Juli 1946, pemerintah melalui Undang-Undang No. 2 tahun 1946, mendirikan Bank Negara Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Lokasi bank pribumi pertama ini sempat pindah ke Yogyakarta karena alasan keamanan akibat adanya agresi militer Belanda (lihat Prisma, No. 7, Juli 1977: 20-21). Awalnya, melalui pembentukan BNI pemerintah berharap agar bank tersebut mampu menjalankan fungsi sebagai bank sentral maupun bank sirkulasi. Akan tetapi, akhirnya BNI tidak mampu menjalankan fungsi tersebut. Dengan demikian, walaupun pada saat itu secara yuridis formal BNI 1946 telah ditetapkan sebagai bank sentral, institusi ini tidak pernah menjalankan perannya sebagai otoritas moneter [1] 


Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi liberal adalah pengambilalihan (nasionalisasi) Bank Belanda yang bernama De Javasche Bank, sebuah bank swasta yang didirikan pada tahun 1827 dengan modal satu juta gulden. Berdasarkan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pemerintah Hindia Belanda kemudian menetapkan De Javasche Bank sebagai bank sentral. Pada saat itu De Javasche Bank masih berfungsi sebagai bank sirkulasi, yaitu bank yang bertugas mengedarkan uang kartal dan memberikan kredit kepada pemerintah. Dengan demikian, pada pasca pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Indonesia memiliki dua bank sentral, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 dan De Javasche Bank. Akan tetapi, kedua-duanya belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bank sentral.

Pada tanggal 30 April 1951, pemerintah Indonesia mengumumkan keinginannya untuk mengambil alih De Javasche Bank dan mengangkat Sjafruddin Prawiranegara sebagai gubernurnya menggantikan pejabat Belanda, Dr. Houwink sebagai Gubernur De Javasche Bank.  Pada masa Kabinet Sukiman, tepatnya tanggal 22 Mei 1951, dilakukan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank. Semua saham De Javasche Bank dibeli oleh pemerintah Indonesia dengan komponsasi 120 persen jika dibayar dengan uang Gulden atau 360 persen jika dibayar dengan Rupiah. Secara resmi Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral pada 1 Juli 1953. Mengenai nasionalisasi ini sebenarnya sempat timbul perdebatan. Sumitro Djojohadikusumo yang termasuk salah seorang peletak dasar perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan menginginkan agar BNI dijadikan bank sentral, dengan alasan bagaimanapun primitifnya, BNI adalah bank milik sendiri. Pembentukan BNI sebagai bank sental menurut Sumitro analog dengan keinginan Tahi Bonar Simatupang  untuk menjadikan Tentara Republik menjadi Tentara Nasional Indonesia, bukan tentara KNIL (Koninklijk Nederlands Indische Leger). Sayangnya Simatupang berhasil, sedangkan Sumitro tidak . (Berbagai sumber)

---

[1] Belum berfungsinya BNI 46 sebagai bank sentral di negara yang baru merdeka, seperti halnya Indonesia, sebenarnya mudah dipahami, karena di dalam perkembangannya sendiri Bank Sentral tumbuh secara gradual di berbagai belahan dunia, bahkan di negara-negara maju seperti, Inggris, Swedia, Jerman dan Amerika Serikat sekalipun. Dengan demikian, bank sentral merupakan lembaga tunggal yang tumbuh paling akhir, dapat dikatakan bahwa bank sentral adalah produk abad ke-20.